Bahaya isu premordialisme pada pilkadal NTB 2013

Ketika memberikan ceramah di masjid Salman ITB di awal tahun dua ribuan, Adi Sasono memaparkan tentang arti politik dalam wujudnya yang paling sederhana. Dengan ilmu yang dikuasainya, para insinyur dituntut untuk membangun sebuah jembatan dengan resource yang ada dan hasil yang maksimal. Jembatan berbiaya murah, tahan lama, kuat, kekar, anti gempa, tahan arus deras dan seterusnya. Tapi jembatan seperti apa dan di mana di bangun ada di tangan penguasa. Jika ada dana beasiswa, semua orang yang memenuhi kualifikasi punya peluang menerimanya, tapi penerima sesungguhnya diputuskan oleh pemegang kuasa. Sebagai bahan bakar pembangunan, pemerintah mengutip pajak dan berkuasa terhadap bagaimana, dimana dan kepada siapa penyalurannya.

Ketika kekuasaan dipegang penuh oleh satu orang disebut tiran atau tirani. Jika yang memegangnya hanya sekelompok kecil (minoritas) masyarakat – biasanya kelompok berada (borjuis), bangsawan atau keluarga raja- lazim disebut tirani minoritas. Namun yang banyak dianut dan diagung-agungkan saat ini adalah kekuasaan yang terbagi rata di tangan semua orang dengan porsi yang sama, yang dikenal dengan demokrasi. Demokrasi, dikembangkan sebagai anti-tesis dari pemusatan kekuasaan pada segelintir orang (tirani minoritas), namun jika tidak dilaksanakan secara elegan akan menghasilkan sebaliknya, tirani majoritas dimana kelompok majoritas berkuasa penuh terhadap kelompok minoritas.

Gelagat politisasi etnis

Menjelang pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) gubernur NTB, para calon bersama tim sukses, berkonsolidasi dan mengatur strategi memenangkan sayembara Pilkadal. Mendadak, mereka jadi rajin silaturahmi dan bangun afiliasi di sana-sini. Tiba-tiba kita disuguhkan dagelan membonceng organisasi, tuan guru dan para kyai. Lebih parah lagi, tulang-belulang para pendahulu digali sehingga ada yang mengaku-ngaku sebagai trah priyayi, mengungkit-ungkit nama dan memajang gambar ulama besar yang sudah mati. Di atas semua itu, adalah isu premordialisme yang memainkan isu kesukuan secara berlebihan.

Menurut analisa ahli komunikasi dan politisi, AM Badrun dan Kholid Karyadi exploitasi mengenai isu premordialisme ini merupakan sebuah keniscayaan pada pilkadal mendatang. Hal ini secara kuat didukung oleh pengalaman historis sejak system pemilihan langsung diterapkan baik oleh DPR provinsi maupun melalui Pilkadal. Pengakuan Musa Shofiandy (1) mengenai lobi-lobi internal dan pandangannya mengenai urgensi pemimpin dengan sasak (keturunan suku sasak lombok) menjelang terpilihnya Lalu Serinate sebagai gubernur NTB periode 2004-2008 bisa dijadikan acuan awal. Ada premis bahwa gubernur NTB haruslah sasak, karena sasak merupakan etnis mayoritas. Kesukuan (baca primordialisme) menjadi dasar pemikiran utama. Di pilkadal berikutnya (2008), isu primordial kurang tampak karena semua calon gubernur orang sasak, namun diprediksi akan mengemuka dan tak terhindarkan di pilkadal mendatang (Mei 2013). Menurut analisa Kholid Karyadi, paling tidak tiga etnis terbesar di NTB (sasak, samawa dan mbojo) akan diwakili oleh masing-masing calon: Zainul Majdi dan Suryadi Jaya Purnama (sasak), Zulkifli Mahali (samawa) dan Harun Al Rasyid (mbojo).

Tidak terbantahkan lagi bahwa isu primordial ini merupakan faktor utama pemecah persatuan. Faktanya, banyak negara yang terbentuk dan juga berpecah-belah berdasarkan kesamaan dan perbedaan etnis. Bahkan kini, beberapa negara maju seperti Spanyol dan Belgia terancam integrasinya karena isu primordialisme. Etnis minoritas (katalan, Bosque) di Spanyol dan Flemish di Belgia merasa diperlakukan tidak adil sehingga punya niat (sudah melakukan gerakan politik) untuk memisahkan diri.

Isu ini juga sangat krusial dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari lebih 400 etnis berbeda, hingga Soekarno mencetuskan gagasan menggunakan Pancasila sebagai unsur pemersatu. Kesatuan Indonesia kemudian dijaga dan dipertahankan dalam sebuah doktrin nasional Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang – Undang Dasar) 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional (3). Konsekuensinya, memainkan isu primordial melanggar hukum paling dasar negara Indonesia dan berpotensi memicu disintegrasi. Jika ada pasangan calon memainkan isu ini, artinya mereka melanggar hukum.

Meskipun tidak tampak jelas di permukaan, isu primordial itu telah lama berpusar terutama di lingkungan pegawai negeri sipil di NTB. Kriteria etnis sering kali dikedepankan di atas kualitas dalam hal penentuan/promosi jabatan. Bahkan di universitas (kalangan dosen Universitas Mataram) sebagai institusi yang seharusnya paling netral dan objektif sekalipun, faksi-faksi kesukuan subur berkembang. Meskipun konsep wawasan nusantara telah didoktrinkan dalam beragam cara dan upaya (pendidikan pancasila dan kewarga-negaraan), bibit-bibit primordial masih tetap ada dan menjamur di masyarakat, meskipun masih pada level yang dapat ditolerir dan belum mengancam integrasi bangsa.

Namun demikian, dampaknya akan secara sporadik meluas jika dimainkan sebagai isu dalam kampanye pilkadal. Terlebih lagi di NTB yang notabene terbentuk dari tiga suku besar, sasak, samawa dan mbojo yang di pilkadal mendatang masing-masing memiliki representasi calon gubernur. Sangat besar kemungkinan isu etnis ini dimainkan. Sebagai bukti awal, Zulkifli Mahali kini sudah memproklamasikan diri di media masa, memiliki darah biru sasak. Dia mengaku sebagai salah satu keturunan raja pejanggik (2). Ini tentunya merupakan langkah untuk menarik simpati dari masyarakat sasak. Namun bisa juga jadi bumerang yang menjatuhkan dirinya sendiri. Pada skala yang lebih kecil, organisasi sosial keagamaan kini sudah berganti kulit menjadi underbow partai atau calon gubernur. Yayasan-yayasan pondok pesantren, terutama Nahdatul Wathan, secara lantang mewartakan keberpihakannya kepada calon tertentu, yang tentunya sekaligus bertujuan untuk memolarisasi keberpihakan jamaahnya.

Kampanye dan biayanya

Tak ayal lagi, ongkos penegakan demokrasi sangatlah besar. Ongkos ini secara langsung membebani APBN melalui anggaran pilkadal KPU dan membebani kontestan. Keberanian para kontestan mungucurkan biaya sedemikian besar sungguh tidak masuk akal, karena tidak sejalan dengan aritmatika biasa. Pasangan calon bisa menganggarkan puluhan hingga ratusan milyaran rupiah untuk dana kampanye mereka, padahal yang akan didapat (gaji, tunjangan dan biaya operasional) jauh lebih kecil dari itu. Belum lagi sejumlah mahar yang harus diberikan kepada partai pengusung. Akibatnya, kontestan mau tidak mau harus menang dengan cara apapun (win at all costs). Pada kondisi ini, sudah tidak jelas lagi batas antara halal-haram, tunduk-atau-melanggar hukum dan beradab-atau-biadab. Sudah jamak kita lihat kampanye hitam menjamur di mana-mana. Isu-isu yang tidak relevan secara langsung terhadap kapasitas memimpin seorang calon seperti jumlah istri , garis keturunan, suku, asal dll., menjadi objek pewacanaan. Di lain pihak, informasi mengenai kapasitas calon disaring sedemikian rupa sehingga tidak diinformasikan apa adanya (politik pencitraan melalui media). Pencitraan ini bak kacamata kuda yang secara jeli mengarahkan pandangan kita pada hal-hal tertentu hanya tertuju pada yang mereka ingin perlihatkan. Yang paling berbahaya adalah jika isu premordial kesukuan digunakan, terlebih lagi karena masing-masing tokoh suku/etnis terbesar di NTB memiliki keterwakilan.

Terjadinya politisasi etnis ini bisa jadi takterhindarkan, seperti di masa lampau dan juga seperti yang diprediksikan para pengamat politik. Namun bukan berarti kita lantas diam dan berpangku tangan. Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya menguji sejauh mana ketulusan hati dalam bersikap. Kita harus memiliki kerangka berpikir yang tepat sehingga tidak terjebak dalam perangkap politisasi primordialisme, baik suku, geografis maupun organisasi.

Pijakan terakhir

Kampanye sejatinya merupakan alat yang diberikan kepada para kandidat untuk memperkenalkan diri, dan mensosialisasikan rencana kerja dan target-target yang akan dicapai. Di masa ini, latar belakang dan rekam-jejak para kandidat disingkap agar terlihat jelas oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat jadi benar-benar mengetahui profil kandidat yang dipilihnya. Sayang sekali, momen ini sering disalah-gunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Daripada secara tulus memberikan informasi yang sahih, tidak sedikit yang justru melakukan kampanye hitam dengan membeberkan keburukan rival mereka. Informasi disaring sedemikian rupa sehingga menjadi bias. Tokoh-tokoh masyarakat “dibeli” pengaruhnya sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai rujukan yang efektif. Yang tersisa adalah diri kita sendiri yang sepenuhnya bergantung kepada pikiran jernih dan hati nurani.

Tirani mayoritas

Meskipun demokrasi meredistribusi kekuasaan pada setiap anggota masyarakat, eksekusinya dilakukan melalui pemberian mandat kepada pemimpin yang mereka pilih. Karena sangat sulit mendapatkan pemimpin yang terpilih secara aklamasi, maka seringkali pemimpin ditentukan berdasarkan suara mayoritas (50+1 %), bahkan kini cukup suara terbanyak di atas 30%. Sebagai bentuk politik etis (balas budi), tentu saja pemimpin yang terpilih akan cenderung memihak kepada kepentingan pemilihnya. Konsekuensinya, kekuasaan akhirnya menjadi milik mayoritas (tirani mayoritas). Hal ini tidak berhenti sampai disini. Kecemburuan sosial menjadi tak terhindar, dan selanjutnya menjadi bibit-bibit disintegrasi. Jika kita tidak menghentikan politisasi etnis ini, maka sungguh kita laksana bermain api. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jika kini, isu pembentukan provinsi pulau sumbawa teredam oleh gaung pilkadal, sebentar lagi gemuruh perpecahan akan menggelegar jika kita lepas-tangan dari politisasi isu primordial.

Oleh karena itu, KPU sebagai juri dalem sayembara perebutan tahta gubernur ini harus adil. Tindak tegas yang melakukan kecurangan tanpa pandang bulu. Masyarakat harus melek situasi dan jangan mudah terprovokasi. Kita harus meyakini, hal-hal yang baik di masa depan harus dibangun dengan cara yang baik di masa kini. Pemimpin yang amanah dan adil ditampuk melalui jalan yang bersih dan lurus. Rakyat yang luhur akal budi dan nuraninya, memilih pemimpin yang merepresentasikan keluhuran budi mereka.

Wallahu a’lam

Leuven
5 April 2013
Muhammad Ro’il Bilad

Referensi
(1)http://www.sasak.org/tulisan-anda/gubernur-sasak-ntb-antara-harapan-dan-realita/21-05-2009
(2)http://www.sumbawanews.com/berita/kyai-zul-akui-miliki-keturunan-darah-biru-sasak
(3)http://bitalyfiz.blogspot.jp/2011/12/hubungan-geopolitik-dan-geostrategi-di.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: